Up next


Soal Ucapan Presiden Jokowi Tentang Kebakaran Hutan, Ini Penjelasan Budiman Sudjatmiko

330 Views
sunsit
0
Published on 06 Dec 2019 / In Film & Animation

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi<br /><br />TRIBUN-VIDEO.COM - Upaya perekaman dan penyadapan terhadap seseorang harus berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mudzakir.<br /><br />Pada Kamis (21/2/2019) ini, dia dihadirkan sebagai saksi ahli pidana oleh tim penasihat hukum terdakwa Lucas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.<br /><br />"Prinsip tidak boleh orang suara di sadap atau direkam kecuali untuk perkara pidana atau pembuktian perkara pidana," kata dia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).<br /><br />Untuk melakukan perekaman dan penyadapan, dia menjelaskan, harus jelas dulu rekaman untuk perbuatan pidana yang disangkaskan kepadanya.<br /><br />Oleh karena itu, jika proses penyadapan dilakukan sebelum ada produk hukum, yakni penyelidikan, bukti sadapan bukan termasuk bukti yang bisa dimajukan ke persidangan.<br /><br />Menurut dia, sebelum ada produk hukum penyelidikan dalam bentuk penyelidikan maka perekaman tidak bisa sebagai alat bukti karena prosedur perekaman tidak sah.<br /><br />"Jadi oleh sebab itu ada keputusan terhadap orang itu untuk disadap karena diduga pelaku kejahatan atau melakukan perbuatan pidana maka buktinya sederhana saja yakni sudah ada produk penyelidikan," tegasnya.<br /><br />Sehingga, dia menegaskan, penegak hukum tidak dapat selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun melakukan proses perekaman dan penyadapan kepada seseorang.<br /><br />"Dia harus hanya kalau status dalam perbuatan proses penyelidikan dan oleh sebab itu harus ada produk hukum. Kalau tidak ada tidak boleh orang itu direkam bisa disadap," tambahnya.<br /><br />Seperti diketahui, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.<br /><br />Selain itu, Lucas mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK.<br /><br />Atas perbuatan itu, Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<br /><br />Sebelumnya, Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016 ketika Eddy ditetapkan sebagai tersangka.<br /><br />Namun, Eddy mengungkapkan perjalanan ke sejumlah negara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengobati penyakit.<br /><br />Sehingga, dia membantah keberadaan di luar negeri menghindari proses hukum. Sejak ditetapkan sebagai tersangka 2016, dia sudah di luar negeri.<br /><br />Pada saat itu, dia selalu berpindah-pindah, mulai dari Jepang, Kamboja, Hongkong, Malaysia, Thailand, dan Singapura.<br /><br />Selama berada di luar negeri, dia menggunakan paspor palsu Republik Dominika.

Show more
0 Comments sort Sort by

Up next